Di negaranya Biasanya Orang Yang Melangsungkan Pernikahan Dengan Tanpa Wali, Maka Apakah Wajib Baginya Untuk Memperbarui Akad Nikah ??

Pertanyaan

Pertanyaan saya terkait dengan kehadiran wali bagi mempelai wanita saat dilangsungkan akad nikah, dan saya telah membaca seluruh fatwa-fatwa khususnya tentang perwalian terkait dengan fenomena ini, dan tidak bisa dipungkiri sesungguhnya wali bagi mempelai wanita adalah sebuah keharusan dan dialah yang berhak memberikan restu saat ijab dan qobul ketika akad nikah karena sesungguhnya wanita-wanita dalam ajaran Islam tidak mungkin mereka menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya wali, dan saya ingin menanyakan sesuai dengan syari’at agama ; apabila tidak ada wali bagi mempelai wanita pada saat akad nikah, maka apakah pernikahannya dikategorikan sebagai pernikahan yang batal ?

Dan saya sekarang ingin memberitahukan kepada anda tentang tata cara pernikahan di negara kami ( Uzbekistan ) dan bagaimana kondisi saat berlangsungnya akad nikah, hadir pada saat akad nikah : seorang imam, mempelai laki-laki, mempelai wanita dan dua orang saksi, lalu pertama kali yang dilakukan sang Imam adalah menyampaikan khutbah yaitu dengan menyebutkan sebagian ayat-ayat al Qur’an dan diakhiri dengan membaca beberapa doa-doa, kemudian bertanya kepada mempelai wanita : “ Wahai Jamilah binti Husain apakah anda bersedia menerima nikahnya Abdullah bin Abdurrahman ? ”, lalu mempelai wanita berkata : iya, saya terima, kemudian ganti bertanya kepada mempelai pria : “ Wahai Abdullah bin Abdur Rahman apakah anda menerima Jamilah binti Husain sebagai istri anda ? ”. Lalu mempelai pria menjawab : “ Iya saya terima ”. ( dan sedikit catatan ; sang Imam tidak mengatakan : “ saya menikahkan anda ” akan tetapi sang Imam bertanya kepada mempelai wanita seakan-akan wali mempelai wanita yang mengiginkan persetujuan darinya, karena ketika wali mempelai wanita tidak ada, maka imam masjid-pun bisa jadi bisa menggantikan posisi wali nikah tersebut ). Dan sebagaimana yang telah saya utarakan kepada anda bahwasannya pada saat berlangsung akad nikah di sana ada dua saksi dan ini yang terjadi dengan kondisi pernikahan saya, karena yang menjadi masalah di negara kami adalah litelatur atau sumber hukum yang dijadikan acuan ; sekiranya masyarakat di negara kami mengikuti madzhab Hanafi dan kitab-kitab fiqih yang tersebar di negara kami adalah kitab fiqih madzhab Hanafi.

Yang pada akhirnya saya mengetahui sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih bahwasannya wali mempelai putri inilah yang berhak menikahkan putrinya. Dan saya telah menanyakan kepada salah satu Syaikh yang tentu saja beliau lebih banyak mengerti tentang hukum-hukum Islam di negara kami perihal dalil yang membolehkan ketidak hadiran seorang wali mempelai putri, dan beliau menjawab pada saat itu : “ Apabila Islam memperbolehkan seorang wanita memiliki kekuasaan penuh terhadap kepemilikannya sebagaimana diperbolehkan bagi dirinya untuk mengatur transaksi dalam urusan harta benda atau jual beli, maka mengapa tidak diperbolehkan baginya untuk mengatur hak kepemilikan dirinya dengan menikahkan dirinya sendiri ”. Maka apa yang patut untuk dilakukan dalam kondisi semacam ini ? Mohon penjelasan anda kepada kami apa yang harus kami lakukan ? Dan bagaimana adengan kelanjutan pernikahan saya ? Apakah diwajibkan bagi kami untuk mengulang pernikahan kami ?. Saya senantiasa berdoa kepada Allah yang telah menyempurnakan agama ini dengan perantara Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wa ‘Ala Aalihi Wasallam sekiranya menjadikan agama ini tidak lagi membutuhkan bentuk apapun dari sandaran-sandaran dan pembenaran pembenaran ; agar senantiasa memberikan hidayah kepada anda untuk memberikan jawaban-jawaban yang diridlai-Nya.

Alhamdulillah.

Pertama : Banyak dalil-dalil sahih yang
menunjukkan bahwa syarat sahnya pernikahan adalah dengan adanya wali,
sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam :

(لَا

نِكَاحَ

إِلَّا

بِوَلِيٍّ)

رواه

أبو

داود
(2085)

والترمذي
(1101)

وابن

ماجه
(1881 )

(Tidak sah pernikahan tanpa adanya Wali )
Hadits riwayat Abu Daud ( 2085 ) At Turmudzi ( 1101 ) Ibnu Majah ( 1881 )
Dari Hadits Abu Musa Al ‘Asy’ari dan disahihkan oleh Al Albani dalam sahih
at Turmudzi.

Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam

  )
(

لَا

نِكَاحَ

إِلَّا

بِوَلِيٍّ

وَشَاهِدَيْ

عَدْلٍ

( Tidak sah pernikahan tanpa adanya Wali dan
dua orang saksi yang adil ) Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits ‘Umran
dan Aisyah, dan disahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al jami’ nomer : (
7557 ). Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam :

عَنْ

عَائِشَةَ

رضي

الله

عنها

قَالَتْ
:

قَالَ

رَسُولُ

اللَّهِ

صَلَّى

اللَّهُ

عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ
: (

أَيُّمَا

امْرَأَةٍ

نَكَحَتْ

بِغَيْرِ

إِذْنِ

مَوَالِيهَا

فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ

،

فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ

،

فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ
)

رواه

أبو

داود
(2083)

والترمذي
(1102)

رواه

أحمد
(24417)

وصححه

الألباني

في

صحيح

الجامع

برقم
(2709)                                                           

Dari Aisyah Radliyallahu Anha dia berkata :
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :                        (
Siapapun wanita yang menikah tanpa seizin wali-walinya maka pernikahannya
batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil ) Hadits riwayat
Ahmad ( 24417 ) dan Abu Daud ( 2083 ) dan At Turmudzi ( 1102 ) dan selain
keduanya kemudian disahkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ nomer : (
2709 ).

Dan atas dasar inilah Jumhur Fuqaha’ seperti
Al Malikiyyah, As Syafi’iyyah dan Al hanabilah bermadzhab. Dan Madzhab Al
Hanfiyyah berpendapat akan sahnya pernikahan tanpa adanya wali, dan mereka
berhujjah dengan mengambil dalil-dalil yang lemah yang tidak bisa menyamai
kekuatan dalil Jumhur Fuqaha’.

Ibnu Qudamah Rahimahullah berkata : “ Abu
Hanifah mengungkapkan : bagi seorang wanita dia berhak menikahkan dirinya
atau yang lainnya dan boleh menjadi wakil dipernikahan ; karena Allah Ta’ala
berfirman :

(فَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ

أَنْ

يَنكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ
)

( maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya ) surat Al Baqarah ayat : 232.

Di dalam ayat tersebut
memberikan isyarat bahwa boleh memberikan wewenang pernikahan kepada kaum
wanita dan melarang dari mencegah mereka untuk menikahkan diri mereka karena
hal itu merupakan hak prerogatif mereka, karena merekalah yang langsung akan
melakoni jalan hidupnya, maka sah bagi mereka menikahkan diri mereka
sendiri, sebagaimana mereka diberikan hak untuk menjual budak mereka jika
memang mereka memiliki budak wanita maka dia menggunakan dan memanfaatkan
budak yang ada pada kuasanya, dan demikian pula dengan pernikahan di mana
mereka yang langsung merasakan manfaatnya ”. Lalu beliau menyebutkan
dalil-dalil Jumhur ; kemudian Jumhur menjawab dalil dari pendapat Al
Hanafiyyah dengan mengungkapkan : “ Adapun ayat yang dimaksud, maka
sesungguhnya inti ditujukannya pelarangan dari menikahkannya ini adalah
kepada wali si wanita, dan yang menunjukkan akan hal tersebut adalah ;
sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan Ma’qal bin Yasaar ketika dia
melarang dan enggan menikahkan saudara perempuannya, maka Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam memanggilnya lalu menikahkannya ”. Dari kitab “ Al Mughni ”
9 6/7 ).  Dan hendaknya dilihat juga pada “ Al Mausu’ah Al Kuwaitiyyah ” (
41/248 ).

Lalu Al Hanafiyyah menjawab apa yang
diungkapkan oleh Jumhur dengan mengatakan : bahwasannya ini merupakan dalil
berdasarkan Qiyas, dan menggunakan qiyas dengan keberadaan Nash al Qur’an
maupun As Sunnah tidak bisa dibenarkan, dan para Ulama’ menyebut hal ini
dengan Qiyas yang fasid, dan diantara kaidah-kaidah fiqhiyyah yang sudah
menjadi ketetapan para Ulama’ adalah : “ Tidak ada ruang untuk berijtihad
dengan keberadaan nash ”.

Kedua :  Melihat masalah ini adalah masalah
ijtihadiyyah di mana para ulama’ berselisih pendapat tentang hal tersebut,
maka jika penduduk sebuah negri berpedoman pada madzhab Hanafi seperti
negara anda, dan negara India, Pakistan dan lainnya di mana mereka mensahkan
pernikahan dengan tanpa wali, dan mereka menikahkan dengan cara tersebut
lalu mereka menetapkan akan keabsahan pernikahan mereka dan tidak perlu
diminta untuk dilaksanakannya faskh.

Ibnu Qudamah Rahimahullah dari sumber yang
sama dengan di atas mengatakan : “ Maka jika Hakim memberikan keputusan
tentang sahnya akad nikah tersebut, atau yang menjadi wali dari pernikahan
ini adalah seorang hakim, maka tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut
”.

Maka atas dasar ini, maka tidak wajib bagi
anda mengulang kembali akad nikah anda, dan sudah menjadi kewajiban bagi
anda untuk memberikan nasihat dan menjelaskan kepada saudara-saudara,
kerabat-kerabat anda betapa pentingnya keberadaan wali mempelai wanita dalam
pernikahan, dan sesungguhnya menghadirkannya pada saat akad nikah itu lebih
utama dan lebih sempurna dan yang demikian itu akan keluar dari
perselisihan.

Wallahu A’lam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top